Ini simulasi hitungan kenaikan harga BBM oleh Tim Transisi

Tim transisi Jokowi-JK telah membuat simulasi perhitungan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Simulasi tersebut disiapkan untuk diberikan kepada Jokowi-JK agar mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan rakyat.

“Kita sudah lakukan simulasi kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3.000. Kami juga simulasi kapan itu dinaikkan,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9).

Andi menjelaskan, dalam simulasi itu juga ada beberapa opsi di antaranya, jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM, lalu Jokowi juga menaikkan harga BBM. Kedua, jika SBY tidak menaikkan lalu Jokowi yang menaikkan BBM.

“Tetapi kalaupun Jokowi yang naikkan itu tidak akan dilakukan pada Desember dan Januari karena inflasi sedang tinggi-tingginya. Hal itu lantaran puncak belanja pemerintah termasuk liburan Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Andi menambahkan, jika Desember atau Januari tidak bisa dilakukan penaikan harga BBM, dengan terpaksa akan dinaikkan pada November 2014. Tetapi, jika tidak bisa juga, maka akan dinaikkan pada tahun 2015 dengan risiko ada puasa, Lebaran dan liburan anak sekolah.

“Itu yang harus kami hitung semua,” katanya.

20 Ekonom dukung Jokowi naikkan harga BBM subsidi

Dalam diskusi di Media Center Jokowi, sebanyak 20 ekonom mengamini rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla mendatang.

Salah satunya ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih menilai kenaikan harga BBM subsidi menjadi solusi permasalahan sempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Satu poin yang paling banyak dibahas di mana para pakar ekonomi ini meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9).

Dia mengatakan, para ekonom melihat subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 250 triliun sangat mubazir karena tidak tepat sasaran.

“Para ekonom sepakat agar subsidi BBM dikurangi dengan cara menaikkan harga dan ada realokasi subsidi BBM ke asuransi kesehatan seperti Indonesia Sehat, gratis biaya pendidikan tidak hanya sampai SMP tapi sampai SMA, dan lainnya yang benar-benar dapat dirasakan rakyat miskin,” jelas dia.

Ekonom UGM lainnya Tony Prasetiantono menambahkan dalam menaikkan harga BBM ada dua waktu yang tepat yakni pada bulan ini dan Maret tahun depan. Hal ini, dengan melihat dampak tingkat inflasi setelah kenaikan harga BBM.

“Kalau September ini, Pak SBY yang menaikkan harga. Tapi kalau tidak sekarang, saya lihat bulan Maret tahun depan, waktu yang pas. Januari dan Februari itu curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir (membuat inflasi tinggi). Makanya Maret terlihat inflasi landai,” ungkap dia.

Dia menyakini, putusan kenaikan harga BBM memang nantinya akan menuai tentangan dari beberapa pihak. Namun, hal tersebut merupakan efek jangka pendek dan masyarakat akan menerimanya secara perlahan. “Masyarakat akan menerima, dibandingkan nantinya BBM langka,” tutupnya.

Perusahaan Peter Sondakh Agresif Memburu Saham

Grup Rajawali agresif melebarkan sayap bisnisnya lewat Bursa Efek Indonesia. Yang terbaru, PT Rajawali Corpora membeli saham emiten perkebunan, PT BW Plantation Tbk (BWPT).

Perusahaan milik Peter Sondakh ini mengambil alih 21,54 persen saham BWPT dengan membeli saham milik Metacuna Group Ltd dan Pegasus CP One. Rajawali juga menempatkan Managing Director-Business Development & Investment Rajawali, Stephen Kurniawan Sulistyo sebagai Komisaris Utama BWPT.

Kelik Irwantoro, Direktur Keuangan BWPT, menyatakan, mekanisme pembeliannya bukan melalui crossing saham. “Ini transaksi jual beli langsung di level atas,” ujar Kelik kepada KONTAN, Senin (1/9/2014).

Itu sebabnya, Kelik mengaku belum mengetahui nilai transaksi tersebut. Sebagai gambaran, pada penutupan bursa kemarin, harga saham BWPT berada di level Rp 1.035 per saham. Jika nilai pembeliannya sama, setidaknya pembelian 21,54 persen saham BWPT mencapai sekitar Rp 997,2 miliar.

Pekan sebelumnya, Grup Rajawali juga menanam investasi di perusahaan periklanan PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), melalui anak usahanya, PT Karya Citra Prima. Rajawali membeli 373 juta saham FORU setara 80,17 persen di harga Rp 270 per saham. Dus total nilai transaksi ini mencapai Rp 100 miliar. Rajawali pun berkewajiban menggelar tender offer saham FORU.

Empat tahun lalu, Rajawali juga memborong saham PT Nusantara Infrastructure Tbk (META). Rajawali membeli saham META milik Infrastructure Growth Fund (IGF) sebanyak 3,2 miliar setara 23,6 persen total saham. Transaksi ini bernilai Rp 448 miliar.

Di tahun yang sama, Rajawali juga masuk bursa saham lewat jalur belakang (backdoor listing) dengan membeli 70,85 persen saham PT Eatertainment International Tbk (SMMT), senilai Rp 12,74 miliar. Nama emiten ini kemudian diubah menjadi PT Golden Eagle Energy Tbk. Fokus bisnisnya juga berubah dari emiten restoran piza, steik dan hiburan menjadi usaha di bidang pertambangan.

Selain empat nama tadi, Rajawali juga menguasai saham PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI).

David N Sutyanto, Analis First Asia Capital mengatakan, track record emiten yang digenggam Grup Rajawali profitabilitas terus meningkat. Rajawali pernah meraup Rp 3,35 triliun dari penjualan 56,96 persen saham PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) pada British American Tobacco (BAT) Plc.

Untuk pilihan saham, David menyukai TAXI, meski kinerjanya bisa turun karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia yakin, kinerja TAXI cepat pulih.

Saham BWPT pun layak dicermati usai akuisisi ini. Analis MNC Securities, Dian Agustina mengatakan, BWPT akan lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk penambahan lahan. Apalagi, saat ini lahan BWPT tertinggal dibanding emiten kebun lainnya.

David menilai, META dibayangi beban operasional karena menggunakan kurs dollar AS. Sementara FORU bisa berkembang dan termasuk yang disukai investor.

Menghitung Hari Presiden Baru Naikkan Harga BBM Subsidi

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintahan inkumben mendukung upaya pengurangan subsidi BBM dengan penyesuaian harga oleh Presiden terpilih. Menurut Bambang, pemerintahan baru akan memiliki ruang fiskal yang besar dalam APBN 2015 bila melakukan kebijakan substansial belanja yang sifatnya mengikat.

“Ruang fiskal bisa diadakan jika ada perubahan kebijakan substansial belanja yang mengikat, salah satunya subsidi. Tanpa itu terbatas,” kata Bambang di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8/2014).

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, saat ini pemerintah belum akan mengubah kebijakan kenaikan harga BBM subsidi guna menekan beban anggaran. Akan tetapi, pemerintah telah menyampaikan usulan terkait hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

“Sementara belum ada perubahan. Itu (kenaikan harga) usulan dari (Ditjen) Anggaran, dan kalau mau dibahas di DPR, silakan. Mudah-mudahan ada ruang fiskal yang bisa ditambah setelah diskusi dengan DPR,” ungkap Bambang.

Kata Bambang, bila ada penyesuaian harga BBM subsidi, waktu yang lebih tepat dilakukan adalah saat pemerintahan baru telah menjabat. Akan tetapi, pemerintah tak bisa menghapus subsidi secara penuh, karena telah diatur dalam Undang-undang (UU).

“Pemerintahan baru dong (kenaikan). Karena jika dilakukan kenaikan harga sekarang, kita sudah memperhitungkannya. Mau dinaikkan pun, nggak ada perubahan ke budget (APBN). Tapi ini kan masalahnya keputusan politik bukan hanya masalah angka,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dapat dilakukan ketika laju inflasi terbilang rendah. “Tahun depan, saat inflasi rendah, yakni di bulan Maret dan April. Kalau tahun ini kan harusnya seasonal, inflasi rendah hanya September dan Oktober,” kata dia.