Diskriminatif, Larang Sepeda Motor Lewati Jalan Sudirman-Thamrin

Pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Muhammad Sanusi mengatakan alasan tingginya angka kecelakaan sepeda motor dijadikan dasar dilakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat tidak logis.

“Kalau kecelakaan motor itu biasanya ada lubang. Tapi kalau ada kecelakaan, harusnya pemerintah bukan melarang menurut saya, ini karena ketidakberdayaan pemerintah megelola manajemen traffic,” ungkap Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dikatakannya, kebijakan tersebut mirip dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak memikirkan lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat kecil.

“Ini namanya diskriminatif. Undang-undang dibuat harus punya atau didasari rasa keadilan. Kalau dasarnya takut kecelakaan ya buat jalur. Terus kalau mau paksa orang tidak naik motor, paksa juga orang untuk tidak naik mobil,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan dalam tiga tahun terakhir 1.944 orang meninggal dunia akibat kecelakan kendaraan bermotor yang didominasi pengguna sepeda motor. Untuk pelarangan sepeda motor tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sekitar 10 bus tingkat gratis yang disediakan khusus untuk pemotor dari Bundaran HI.

Dengan kebijakan tersebut, ia menilai lalu lintas di jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan lebih baik. Pasalnya, perilaku pemotor selama ini sering mengintimidasi pejalan kaki di trotoar dan pengguna sepeda.

“Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang selama ini sering diintimidasi para pengguna sepeda motor,” ungkapnya. (Adi Suhendi)

Tol Laut Bisa Turunkan Biaya Logistik hingga 15 Persen


Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, Nofrisel. mengatakan, tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10-15 persen. Menurut dia, tol laut bahkan bisa menekan biaya overhead perusahaan sebesar 14 persen.

“Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 sampai 15 persen,” ucapnya saat ditemui di Yogyakarta, Sabtu (29/11/2014).

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22 persen dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau ships promote the trade bukan sebaliknya ships follow the trade.

“Seperti di Shanghai, dulu kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya.

Namun, dia menekankan, tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda.

“Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi,” tuturnya.

Dia mencontohkan seperti pelayaran jarak dekat atau short sea shipping yang harus didukung dengan sistem multimoda terintegrasi. “Artinya, dengan adanya ini tidak menimbulkan tambahan biaya baru,” ucapnya.

Ini alasan pemerintah enggan turunkan harga BBM subsidi

Meski harga minyak dunia saat ini kembali turun ke level USD 70 per barel, pemerintah belum mewacanakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, pemerintah menilai penurunan harga BBM subsidi harus memperhitungkan harga minyak dunia secara akumulasi dalam setahun.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melihat, turunnya harga minyak dunia saat ini sifatnya harian, sementara kebijakan menaikkan harga BBM subsidi didasari oleh pertimbangan harga rata-rata minyak dunia setahunan.

“Ya kita harus lihat perkiraan harga tahun depan berapa, sekarang saja kan masih kalau dilihat rata-rata mungkin nggak USD 105 (per barel) tapi mungkin masih USD 100 (per barel) atau sedikit di bawah USD 100 nah itu masih ada subsidi. Kalau dalam setahun,” jelas Bambang di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Bambang mengatakan, sifat harga minyak dunia fluktuatif. Pemerintah, lanjutnya, mengaku terus melakukan pengamatan terhadap harga minyak dunia.

“Ya kita gak tahu kan harga minyak masih bergerak terus. (Menurunkan harga BBM subsidi) Ngga tahu saya nggak mau berandai-andai karena kalau kita lihat kan juga kalau menghitung subsidi adalah besaran harus tahunan gak bisa harian,” imbuh Bambang.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM subsidi walaupun harga minyak dunia turun. Fokus pemerintah justru mendekatkan harga BBM subsidi keekonomian.

“Di banyak media online, pengamat bilang tidak perlu menurunkan harga BBM subsidi. Tapi menyesuaikan dengan harga keekonomian lebih bagus,” ujar dia di Kementerian ESDM.

Menurut dia, pemerintah setengah mati menaikkan harga BBM subsidi dengan melawan resistensi dari luar. Hal tersebut dilakukan untuk pengalihan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

“Tidak (penurunan harga BBM). Kita setengah mati menyesuaikan ke harga keekonomian dan meminimalisasi subsidi supaya bisa digeser ke sektor produktif. Selisih yang tipis bisa mengurangi penyelundupan dan penyelewengan BBM subsidi,” kata dia.

Menurut dia, kenaikan tersebut akan memperbaiki daya saing ekonomi nasional. Lantaran, pengalihan subsidi akan lebih difokuskan ke sektor produktif seperti pertanian. Selain itu, lanjut dia, masyarakat harus diajarkan untuk memikul beban nyata terutama subsidi BBM.

“Kalau memikul beban nyata itu membangun masyarakat bukan menggendong mereka tapi membantu supaya sarana kehidupan mudah. Kalau punya kekuatan nyata bisa lebih kompetitif. Bisa lebih bersaing. Harga patokan kita tidak mungkin harga subsidi melewati harga keekonomian,” pungkas dia.

Teknologi Mutakhir

Salah satu teknologi mutakhir truk Fuso itu adalah teknologi unitized injection pump yang diklaim Fuso mampu menghemat bahan bakar. Teknologi baru itu diakui lebih dari sekedar injeksi pada umumnya.

Untuk diketahui, unitized injection pump sudah digunakan pada truk-truk Daimler sejak beberapa tahun belakangan. Fuso memanfaatkan teknologi tersebut demi meningkatkan performa truk-truk Fuso ke depannya.