Jelang Asian Games 2018, pacuan kuda di Pulomas akan direhab

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan persiapan menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018. Sejumlah venue di Jakarta akan ditata kembali karena sejumlah cabang olahraga akan dipertandingkan di DKI Jakarta. Salah satu venue yang akan ditata atau direhab adalah Pacuan Kuda Pulomas, Jakarta Timur.

Untuk melihat kelayakan area pacun kuda tersebut, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, Presiden Kehormatan Dewan Olimpiade Asia (OCA) Wei Ji Zishong dan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Zainal Soleman melakukan survei ke tempat tersebut.

Dari hasil tinjauan OCA dan KOI, ada beberapa hal yang harus direhab dan dibangun baru. Di antaranya Pedok (tempat istirahat kuda), lapangan pacuan kuda, dan beberapa sarana pra sarana lain.

“Pedok akan rehab sedemikian rupa, dilengkapi alat pendingin ruangan. Agar perawatan kuda tetap terawat dan disiapkan petugas kebersihannya. Pedok akan standar internasional seperti di Hong Kong dan Beijing,” ujar Zainal Soleman di lapangan pacuan kuda, Rabu (28/1).

Zainal mengatakan, Pacuan Kuda Pulomas merupakan bagian dari aset Pemda DKI. Untuk itu rencanaya sebelum penyelenggaraan Asian Games akan dibangun beberapa fasilitas penginapan, seperti hotel, apartemen atau kampung atlet akan dibangun DKI.

“Semua anggaran rehab maupun pembangunan Equestrian bersumber dari APBD murni. Namun jika terlalu besar anggarannya kami akan koordinasikan dengan pemerintah pusat,” imbuh Zainal.

Sementara itu menurut Ketua KOI Rita Subowo mengatakan secara umum kondisi lapangan Pacuan Kuda Pulomas sudah memadai. Hanya saja karena belum ada Equestrian maka harus segera dibangun agar berstandar internasional.

“Kami juga akan datangkan konsultan dari Hongkong untuk pembangunan Equestrian di Pacuan Kuda Pulomas. Namun kita harus studi banding ke Beijing agar pembangunan Equestrian berstandar internasional,” jelasnya.

Perhelatan Asian Games 2018 akan dilaksanakan mulai 18 Agustus-2 September 2018. Selain Jakarta, Palembang juga akan menjadi tuan rumah perhelatan olah raga terbesar se-Asia ini.

Kebijakan Ahok Soal Larangan Sepeda Motor Digugat ke MA


(sumber : viva.co)
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 195 tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor digugat oleh Indonesia Traffic Watch (ITW) yang mengajukan permohonan pengujian materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung, Selasa, 20 Januari 2015.

“Kami yakin dengan argumentasi hukum yang kami sampaikan, Yang Mulia Hakim Agung akan mengabulkan permohonan kita untuk membatalkan pergub tersebut,” ujar Ketua Bidang Advokasi Indonesia Traffic Watch (ITW), Ronny Talapessy Selasa 20 Januari 2015.

Mereka menilai kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pergub tersebut juga dinilai bertentangan dengan Perda DKI nomor 5 tahun 2004 tentang transportasi.

Apalagi, kata Ronny, pembuatan Pergub tersebut juga tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Kebijakan Ahok ini dinilainya sangat konyol. Sebab, kemacetan tetap saja terjadi meski tanpa sepeda motor. Menurutnya ini merupakan bukti ketidakmampuan Ahok mengelola lalu lintas dan transportasi di Ibukota.

ITW mengklaim, sejak 17 Desember lalu memantau lalu lintas semenjak aturan tersebut di canangkan. Hasilnya ruas jalan M.H Thamrin – Medan Merdeka Barat tidak ada perubahan yang signifikan dan kemacetan tetap saja terjadi seperti biasa.

“Sejak aturan diuji coba kami rutin memantau, kita ada video buktinya. Kemacetan tetap terjadi di ruas jalan khususnya pada jam jam tertentu.”

KPK tak biarkan Bambang Widjojanto berjuang sendiri

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Dia mengaku siap menjalani proses hukum sampai permasalahan dianggap selesai.

Namun demikian, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyatakan tidak membiarkan Bambang berjuang seorang diri. Menurut dia, KPK juga sudah menyiapkan bantuan hukum buat Bambang.

“Dalam konteks bantuan hukum ke Pak BW tentu disupport juga oleh KPK melalui biro hukum. Selain Pak Bambang juga mempunyai pengacara. Jadi KPK melalui biro hukum juga ikut membantu mendampingi dalam proses hukum di Polri,” kata Johan kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).

Johan menyampaikan tiga pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain menyatakan menolak surat pengunduran diri diajukan oleh Bambang. Dia mengatakan, keputusan itu diambil selepas Samad dan kawan-kawan berunding terkait keputusan Bambang.

“Tadi saya dikasih tahu pimpinan bahwa pengunduran diri Bambang ditolak semua pimpinan,” ujar Johan.

Johan mengatakan saat ini KPK tinggal menunggu sikap Presiden Joko Widodo. Apakah nantinya Jokowi akan memberhentikan sementara Bambang sesuai aturan atau tidak.

“Sekali lagi secara lembaga, saya sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri,” sambung Johan.

Bambang Widjojanto pasrah jadi korban permainan perkara


Sumber :merdeka.com

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyatakan memilih mengundurkan diri dari jabatannya saat ini lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Dia merasa yakin perkaranya cuma dibuat-buat demi menghancurkan KPK.

Kendati demikian, Bambang menyatakan pasrah bila memang dia mesti menjadi korban permainan perkara. Menurut dia, hal itu adalah risiko melawan jejaring koruptor.

“Kalau saya harus jadi korban agar proses pemberantasan korupsi kuat, saya ikhlas. Saya yakin pemberantasan korupsi tidak lemah tapi terus berjalan,” kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).

Bambang menyatakan serangan-serangan ke KPK belakangan ini memang semakin keras. Bahkan dia merasa hal itu bukan cuma bentuk pelemahan KPK.

“Kalau selama ini yang hadir targetnya KPK. Ini bukan pelemahan tapi penghancuran KPK. Sistematik sekali, siapa pelakunya pasti akan dikejar. Kalau pola-pola seperti ini dilanjutkan ini bukan pelemahan tapi penghancuran,” ujar Bambang.