Lupa tanya harga, makan seafood di Muara Angke bayar Rp 1,8 juta

Toni (bukan nama sebenarnya) hanya bisa geleng-geleng kepala dan ngedumel dalam hati saat melihat harga yang harus dibayar saat makan di salah satu warung seafood di Muara Angke, Jakarta Utara. Dia harus merogoh kocek hingga Rp 1,8 juta untuk ikan bakar yang dinikmati bersama teman-temannya.

Cerita ini dituturkan Chandra, anak Toni saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (6/9). Peristiwa itu terjadi sekitar dua pekan lalu. “Bokap (bapak) gue ngajak temen-temennya ke Muara Angke untuk makan seafood. Sebulan sebelumnya, gue ajak bokap gue ke sana ama keluarga gue,” ujarnya.

Saat mengajak teman-temannya, Toni tidak menanyakan harga tiap menu yang dipesannya. Saat itu, dia langsung memesan ke pemilik warung empat ekor ikan bakar ukuran sedang, seporsi cumi, seporsi udang, nasi untuk 8 orang, dan es kelapa.

“Pas bayar kaget dia, kok lebih mahal dibanding makan bareng gue. Padahal jumlah menunya gak jauh beda. Tapi karena gengsi ya dia enggak nanya, bayar aja. Hahaha,” tutur Chandra.

Chandra memberikan tips untuk penggemar seafood yang ingin makan di kawasan Muara Angke. Saat datang cari dan pilih sendiri ikan, cumi dan udang yang akan diolah dengan membelinya sendiri ke pasar ikan di sekitar lokasi. “Jadi jangan mesen ke tukang warungnya. Harganya ‘digetok’ entar,” ujarnya.

Di kawasan itu, memang banyak warung-warung yang menawarkan jasa membakar ikan dan mengolah aneka hidangan seafood. “Kita bawa bahannya ke mereka nanti diolah cuma bayar ongkos masak, plus nasi dan minuman. Enggak mahal kok, tergantung jumlah ikannya,” kata Chandra.

“Gue cuma habis Rp 500 ribu waktu itu, bokap gue sampai Rp 1,8 juta. Jauh banget kan selisihnya, padahal jumlah menu yang dimakan enggak terlalu jauh bedanya. Bokap gue jadi kapok ke sana, hahahaha,” pungkas Chandra.

Di balik peningkatan devisa, Indonesia bisa sulit bayar utang

Bank Indonesia mengingatkan perlunya mewaspadai kapasitas pemerintah dan swasta melunasi utang luar negeri. Ini dampak negatif yang terjadi selepas aliran portofolio selama Agustus 2014 menghasilkan peningkatan cadangan devisa sebesar USD 111,2 miliar, naik tipis dibanding Juli di level USD 110,5 miliar.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan utang swasta dari perbankan dan portofolio asing telah mencapai USD 153 miliar. Ditambah lagi Indonesia wajib menyikapi secara hati-hati akumulasi arus masuk investasi porto folio ke surat utang negara yang telah mencapai Rp 423 triliun atau 35,4 persen.

“Debt service ratio Indonesia menunjukkan kapasitas melunasi utang yang sedang menurun,” kata Agus saat bertandang ke Ternate, Sabtu (6/9).

Seperti dilansir Antara, total outstanding surat utang negara yang telah dimiliki oleh asing jumlahnya selama empat tahun terakhir ini meningkat tajam.

Agus membandingkan posisi utang Indonesia dengan negara lain di kawasan. Rasio utang luar negeri di Tanah Air mencapai 36 persen, lebih tinggi dari Malaysia (29 persen) dan India (5 persen).

“Kita perhatikan, kalau dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia berada dalam rasio utang yang dimiliki negara termasuk sangat tinggi,” kata mantan menteri keuangan ini.

Sebagian besar aliran dana dari portofolio ini masuk ke pasar bond, mencapai kisaran 60-70 persen. Baru disusul saham dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Situasi ini rentan, karena aliran modal ke obligasi walaupun nominalnya besar, bisa keluar kapanpun tergantung respon sang investor asing.

Di luar itu, cadangan devisa yang kini dimiliki Indonesia mampu membiayai 6,5 bulan impor. Itu masih berada di batas aman, karena standar internasional mengatur kecukupan devisa setara 3 bulan impor.

Ini simulasi hitungan kenaikan harga BBM oleh Tim Transisi

Tim transisi Jokowi-JK telah membuat simulasi perhitungan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Simulasi tersebut disiapkan untuk diberikan kepada Jokowi-JK agar mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan rakyat.

“Kita sudah lakukan simulasi kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3.000. Kami juga simulasi kapan itu dinaikkan,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/9).

Andi menjelaskan, dalam simulasi itu juga ada beberapa opsi di antaranya, jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM, lalu Jokowi juga menaikkan harga BBM. Kedua, jika SBY tidak menaikkan lalu Jokowi yang menaikkan BBM.

“Tetapi kalaupun Jokowi yang naikkan itu tidak akan dilakukan pada Desember dan Januari karena inflasi sedang tinggi-tingginya. Hal itu lantaran puncak belanja pemerintah termasuk liburan Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Andi menambahkan, jika Desember atau Januari tidak bisa dilakukan penaikan harga BBM, dengan terpaksa akan dinaikkan pada November 2014. Tetapi, jika tidak bisa juga, maka akan dinaikkan pada tahun 2015 dengan risiko ada puasa, Lebaran dan liburan anak sekolah.

“Itu yang harus kami hitung semua,” katanya.

20 Ekonom dukung Jokowi naikkan harga BBM subsidi

Dalam diskusi di Media Center Jokowi, sebanyak 20 ekonom mengamini rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla mendatang.

Salah satunya ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih menilai kenaikan harga BBM subsidi menjadi solusi permasalahan sempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Satu poin yang paling banyak dibahas di mana para pakar ekonomi ini meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9).

Dia mengatakan, para ekonom melihat subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 250 triliun sangat mubazir karena tidak tepat sasaran.

“Para ekonom sepakat agar subsidi BBM dikurangi dengan cara menaikkan harga dan ada realokasi subsidi BBM ke asuransi kesehatan seperti Indonesia Sehat, gratis biaya pendidikan tidak hanya sampai SMP tapi sampai SMA, dan lainnya yang benar-benar dapat dirasakan rakyat miskin,” jelas dia.

Ekonom UGM lainnya Tony Prasetiantono menambahkan dalam menaikkan harga BBM ada dua waktu yang tepat yakni pada bulan ini dan Maret tahun depan. Hal ini, dengan melihat dampak tingkat inflasi setelah kenaikan harga BBM.

“Kalau September ini, Pak SBY yang menaikkan harga. Tapi kalau tidak sekarang, saya lihat bulan Maret tahun depan, waktu yang pas. Januari dan Februari itu curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir (membuat inflasi tinggi). Makanya Maret terlihat inflasi landai,” ungkap dia.

Dia menyakini, putusan kenaikan harga BBM memang nantinya akan menuai tentangan dari beberapa pihak. Namun, hal tersebut merupakan efek jangka pendek dan masyarakat akan menerimanya secara perlahan. “Masyarakat akan menerima, dibandingkan nantinya BBM langka,” tutupnya.